Sensitivitas Fungsi Baru Bangunan Bersejarah

Oleh: Hasti Tarekat

BANGUNAN berusia minimal 50 tahun yang mempunyai kekhususan dari segi arsitektural dan menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat layak disebut sebagai bangunan bersejarah. Indonesia mempunyai banyak sekali bangunan bersejarah, baik yang sifatnya tradisional maupun kolonial. Untuk melestarikan bangunan bersejarah, selain peremajaan secara fisik, juga perlu adanya fungsi baru.

Fungsi baru bangunan bersejarah sebaiknya memerhatikan aspek-aspek tata kota (lokasi bangunan dan lingkungan sekitar), fisik bangunan (arsitektural, konstruksi, organisasi ruang, dan fisika bangunan), ekonomi (potensi untuk memobilisasi pendapatan), dan sosial (potensi untuk kesejahteraan dan kebanggaan masyarakat).

Pengalaman menunjukkan bahwa memutuskan fungsi baru bangunan bersejarah tidaklah sederhana karena, selain harus memerhatikan nilai fisik, kita juga harus menimbang dengan cermat nilai intrinsiknya. Mungkin itu sebabnya kasus Buddha Bar di Jakarta menyeruak karena fungsi yang baru dari bekas gedung imigrasi tersebut tidak memenuhi kriteria sosial di atas.

Penggunaan nama Buddha Bar dianggap tidak layak karena memiliki asosiasi dengan agama Buddha dan juga posisinya di antara agama-agama lain. Selain itu, fungsi baru gedung itu juga dianggap elitis, hanya untuk golongan atas saja.

Sensitivitas fungsi baru bangunan bersejarah terjadi di mana-mana. Kita bisa mengambil contoh dari beberapa negara. Di Belanda banyak gereja dan biara dimanfaatkan untuk fungsi yang baru sebagai cerminan proses sekularisasi. Sebagian anggota masyarakat keberatan dengan hal itu karena bagi mereka gereja dan biara adalah jiwa dari suatu tempat dan nilai religiusnya harus dipertahankan.

Ada sebagian orang yang berusaha menyesuaikan dengan tuntutan tersebut dan menjadikan bangunan bekas gereja dan biara misalnya sebagai penampungan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Namun, banyak juga yang tidak keberatan dengan fungsi sekuler dengan menyulapnya sebagai tempat pesta dan apartemen. Perubahan fungsi bangunan yang termasuk pusaka religius sebenarnya bukan hal baru dan terjadi di mana-mana.

Contoh lain, gedung Hagia Sophia di Istanbul yang dibangun tahun 536 sebagai gereja terbesar di dunia pada tahun 1453 berubah menjadi masjid dan tahun 1934 berubah lagi menjadi museum. Sementara itu, Mezquita de Cordoba di Cordoba, Spanyol, kompleks bangunan yang selesai dibangun tahun 1000, berubah fungsinya menjadi katedral pada abad ke-16.

Walaupun demikian, fakta-fakta ini tidak membuat gejolak emosi perubahan fungsi bangunan bersejarah yang termasuk pusaka religius berhenti. Protes dan silang pendapat masih berlangsung sampai sekarang karena nilai sosial suatu bangunan bersejarah tidak bisa diberi label harga tertentu, semakin besar nilai memori kolektifnya, semakin sensitif pula penentuan fungsi barunya.

Situasi ini diperumit dengan persyaratan ekonomi bahwa fungsi baru harus mampu pula mendatangkan pendapatan yang cukup untuk pemeliharaan bangunan dan tentu saja keuntungan untuk investornya. Mencari keseimbangan antara nilai sosial dan nilai ekonomi merupakan tantangan yang berat.

Salah satu contoh pelestarian pusaka yang mendekati keseimbangan nilai sosial dan nilai ekonomi adalah Westergasfabriek di Amsterdam. Westergasfabriek adalah pabrik batu bara yang dibangun tahun 1885 dan berhenti berproduksi tahun 1967. Sejak itu, kompleks bangunan seluas 14 hektar ini berfungsi sebagai garasi dan bengkel. Sebagian bangunan dihancurkan dan yang tersisa adalah 13 bangunan bergaya Neo-Renaisan yang seluruhnya berstatus bangunan bersejarah yang dilindungi.

Bagaimana menentukan fungsi baru yang sesuai untuk lahan pusaka sarat polusi dengan banyak bangunan bersejarah di atasnya? Strategi yang dipilih adalah mengombinasikan fungsi baru yang sifatnya sementara, yaitu sebagai tempat berbagai pertunjukan dengan rencana pelestarian jangka panjang sebagai taman budaya dan sarana rekreasi dan olahraga.

Lahan pusaka ini harus dibersihkan dulu, bangunan-bangunannya harus direnovasi, tim kerja harus dibentuk, dana harus dicari, dan semua itu merupakan suatu proses panjang yang kompleks selama hampir 15 tahun. Motor dan inisiatornya adalah pemerintah lokal yang menunjuk seorang pejabat sebagai penanggung jawab seluruh proyek.

Pimpinan proyek inilah yang mengorganisasikan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Sejak tahun 2003, di kawasan ini dikembangkan berbagai fungsi baru antara lain bioskop, ruang pertemuan, sarana pertunjukan, bakeri, kafe, galeri, berbagai perusahaan, tempat penitipan balita, dan museum untuk anak-anak. Selain itu, fasilitas ruang terbuka dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan rekreasi oleh publik secara cuma-cuma. Westergasfabriek mampu menggalang dananya sendiri untuk pemeliharaan tanpa bergantung pada subsidi pemerintah dan kompleks ini menjadi kebanggaan masyarakat sekitarnya.

Dalam kasus Buddha Bar di Jakarta, masalahnya bukan hanya nilai ekonomi dan nilai sosial. Namun, juga berunsur permainan politis melalui kepemilikan berbau nepotisme. Jika masalahnya diurai satu demi satu dan dipisah-pisahkan, terlepas dari komplikasi nepotisme, mungkin harus dievaluasi kembali kemungkinan terbaik fungsi baru gedung ini bagi Jakarta. Suatu fungsi baru yang mengembalikan investasi dan memberi keuntungan secara ekonomi, menumbuhkan kebanggaan warga Jakarta dan memberi manfaat bagi khalayak seluas-luasnya. Mungkin, kombinasi berbagai fungsi baru seperti Westergasfabriek. Namun, dalam skala lebih kecil merupakan suatu alternatif.

(Hasti Tarekat adalah dosen tamu di Reinwardt Academy Amsterdam, Belanda)

Advertisements

Bangunan Tua Miliki Nilai Ekonomis Bisa Jadi Wisata Budaya

Medan- Pakar sejarah dan arsitektur Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Eko Budihardjo MSc menyatakan bangunan-bangunan tua memiliki nilai ekonomis karena bisa menjadi objek wisata budaya bagi para wisatawan. “Jadi tidak benar anggapan jika bangunan tua suatu daerah hanya bernilai sosial budaya. Bangunan tersebut juga bernilai ekonomis,” ungkapnya ketika tampil sebagai pembicara pada Seminar Nasional Arsitektur yang dilaksanakan Fakultas Teknik Arsitektur ITM, Kamis (10/7) di Istana Maimon Medan.
Seminar dalam rangkaian kegiatan Olimpiade Arsitektur se-Sumatera (OASe), bertema “Revitalisasi Bangunan Konservasi di Kota Medan” itu dibuka Rektor ITM, Ir Mahrizal Masri MT diwakili Dekan Fakultas Teknik Arsitektur Ir Basri Syarif MEng tersebut juga menampilkan pembicara Dr.Phil Ichwan Azhari (Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial Unimed) dan Ir Suhardi Hartono MSc. Lebih lanjut, Eko Budihardjo menjelaskan bangunan-bangunan tua pada suatu kota merupakan karya seni sosial yang luar biasa. Bangunan tersebut menunjukkan identitas dan karakter masyarakat kota tersebut sehingga nilai sejarahnya sangat besar. “Nah pemerintah seharusnya menjaga dan memanfaatkan nilai sejarah untuk bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah/PAD,” ujarnya.
Namun, dia menyayangkan para pemimpin daerah, kabupaten/kota tidak konsen menjaga dan merawat bangunan tua malah bangunan tersebut dihancurkan dan dijadi lahan bisnis guna menambah PAD.

Direvitalisasi

Di contohkannya, Singapura punya bangunan kota sejarah little India, Inggris mempunyai China Town dan sebagainya. Bangunan tua seperti itu tidak dihancurkan malah direvitalisasi/dihidupkan kembali dan menjadi kebanggaan serta pengasilan pemerintah setempat.
Pakar arsitektur ini juga melihat kesadaran masyarakat dan pemerintah kabupetan/kota untuk menjaga bangunan tua masih rendah.
Karena itu, Eko Budihardjo mengharapkan peran perguruan tinggi seperti ITM untuk memberikan masukan pada pemerintah melalui kajian penelitian tentang manfaat, dan nilai bangunan bersejarah.
“Saya melihat bangunan-bangunan tua bersejarah di Kota Medan sudah layak untuk diteliti dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Hasil penelitian diharapkan sebagai masukan pada pemerintah. ITM saya pikir sudah bisa melakukan itu,” ucapnya.

Nilai

Sementara itu menurut, Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial Unimed Dr. Phil Ichwan Azhari mengatakan banyaknya bangunan-bangunan dan lokasi bersejarah hancur dan hilang di Kota Medan tidak terlepas dari kebijakan Pemko Medan yang menanggap bangunan tersebut tidak bernilai ekonomis. Pemko menilai bangunan bersejarah tersebut dihancurkan untuk kepentingan ekonomi.

Selain itu, katanya, anggota DPRD dan Pemko Medan juga kurang rasa memiliki dan masih rendahnya pengetahuan, kesadaran sejarah kota yang mereka huni. Mereka menanggap bangunan dan kawasan bersejarah dianggap `benalu` yang merugikan Pemko Medan.

Kegiatan seminar tersebut juga dirangkaikan dekralasi para peserta seminar yang ditujukan kepada Pemprovsu guna menjaga dan melestarikan bangunan cagar budaya dan objek wisata budaya di Kota Medan. Seminar itu juga dihadiri Ketua Yayasan Dwi Warna Syamsuddin Djamin, Pengurus Yayasan Sultan Maimun Al Rasyid, Pengurus Badan Warisan Sumatera, Humas ITM, M Vivahmi SH, Ketua Panitia Ardiansyan ST MT. (twh)

Sumber : http://www.analisadaily.com (11 Juli 2008)

Pusaka Heritage Medan yang Kian Sirna

Jumlah bangunan tua di Medan yang memiliki muatan sejarah mahapenting, perlahan menyurut, seiring derap pembangunan fisik kota atas nama modernisasi

Medan terus berbenah. Kota tua yang baru saja berusia 416 tahun pada 1 Juli 2006 bergeliat cepat mengejar impian untuk menjadi kota metropolitan. Wali Kota Medan Abdillah pun mendambakan kota ini sebagaimana kota-kota besar di negara tetangga, seperti Penang dan Kuala Lumpur.

Executive Director Badan Warisan Sumatera Ir Soehardi Hartono MSc menilai, segenap aktivitas fisik seperti pelebaran jalan, pendirian pusat-pusat perdagangan, gedung-gedung baru atas nama dinamika perputaran ekonomi, kerap menggusur gedung-gedung lama yang dianggap perintang.

Menurut Soehardi, penghancuran bangunan-bangunan tua selama ini cenderung untuk mengejar pendapatan asli daerah. Ironisnya, kebijakan yang mengatas namakan pembangunan Medan menuju kota metropolitan sangat tergesa karena hanya meraup keuntungan jangka pendek, dengan mengabaikan aspek lingkungan dan berbagai aspek sosial-budaya masyarakat.

Banyak monumen masa lalu yang hanya terekam dalam bingkai foto bisu. Menyisakan nama dan cerita kejayaan masa lalu. Saksi hidup dari lembaran sejarah yang punah itu diantaranya eks Kantor Bupati Deli Serdang di Jalan Brigjen Katamso, Gedung South East Asia Bank di Jalan Ahmad Yani, eks Kantor Dinas Pekerjaan Umum Medan di Jalan Listrik, bangunan bersejarah Balai Kerapatan Adat di Jalan Brigjen Katamso, serta sembilan pemusnahan rumah panggung di Jalan Timur.

Di Jalan Suka Mulia, eks Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara juga sudah rata dengan tanah. Rencananya, di bekas lokasi gedung tua ini akan dibangun apartemen mewah.

Tiga tahun lalu bangunan bersejarah yang merupakan perpaduan arsitektur Eropa dan tropis, yaitu eks Gedung PT Mega Eltra, juga rata dengan tanah.

Dan, yang kini masih bisa direkam adalah pembongkaran sebagian bangunan eks Bank Modern di kawasan Kesawan, Jalan Ahmad Yani. Bangunan bercorak art deco itu pernah menjadi Kantor Perwakilan Stork, perusahaan Belanda yang memproduksi dan menjual mesin-mesin industri perkebunan.

Perlahan bangunan yang berusia 75 tahun itu pun telah dihancurkan. Bagian atap dan seluruh dinding dalam bangunan itu tak kuasa menahan kecanggihan tehnologi abad 21. Kejayaan yang tersisa cuma terlihat dari muka dan samping gedung. Itu pun diyakini akan musnah karena bangunan ini rencananya akan disulap menjadi sebuah rumah toko (ruko) bertingkat lima.. Bangunan sekaliber Balai Kota di Jalan Balaikota pun harus terintimidasi sebuah mega proyek berjudul City Hall.

Menurutnya Soehardi, Medan mestinya dapat meniru negara-negara Eropa yang mempertahankan keaslian bangunan bersejarah di bagian luar sementara bagian dalamnya direnovasi sesuai perkembangan zaman. “Kita harus mempertahankan bangunan-bangunan itu karena kita belum tentu dapat membangun yang serupa di masa kini. Kita bisa belajar bagaimana Jerman mengelola asset kota tuanya. Penonton tak hanya menikmati pagelaran piala dunia saja, tapi di sana mereka juga disuguhi keindahan gedung-gedung tua bersejarah,” sebut Soehardi.

Lebih jauh lelaki yang mengambil gelar S2 arsitek dan perencanaan kota di Technical University Delft melihat pola umum yang terjadi, terutama di masa reformasi, justru kecenderungan pemerintah kabupaten/kota menjual asset aset negara. “ Pemerintah selalu melihat kota itu sebagai aset. Maka, budaya dan warisan budaya juga dilihat sebagai asset. Tanpa memperdulikan efeknya maka budaya dan peninggalannya cenderung tergadaikan hanya untuk mengejar PAD.” katanya.

Menurut dia, penyebab semua itu tidak lain karena pemerintah tidak punya mekanisme bagaimana seharusnya sebuah rencana pembangunan kawasan harus dilaksanakan.

Lebih jauh disebutkan, sebagian besar kota di Indonesia sangat tertinggal dalam sistem pengelolaan dan persepsi terhadap Heritage (warisan) peninggalan budaya masyarakat baik yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible).

“ Persepsi tentang apa itu heritage masih belum singkron. Padahal ini penting supaya pemerintah dapat membuat kebijakan dan menyusun program pelestarian yang bermanfaat untuk jangka panjang,” kata Soehardi.

Penyamaan persepsi tentang pelestarian warisan budaya ini tidak hanya dibebankan kepada sejarawan, arsitek ataupun BWS namun juga tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota merumuskan peraturan dan sistem kerja sehingga kekayaan warisan budaya masyarakat terlindungi.

Karena bila warisan budaya itu dikelola dengan sistematis maka akan memberikan topangan kesejahteraan, bukan cuma pada sisi budaya, tetapi juga sisi ekonomi, wisata, dan sistem sosial yang terpelihara.

Padahal di Sumatera Utara memiliki potensi natural heritage (warisan alam) dan cultural heritage (warisan budaya) yang sangat kaya. Sayangnya, menurut Soehardi, cultural heritage, apalagi yang bersifat intangible seperti budaya, bahasa, kecakapan membuat kerajinan, kecakapan membuat tembang dan karya seni, seringkali tidak mendapat perhatian dalam pelestarian dan pengembangan. Akibatnya, kekayaan warisan budaya masyarakat pun kian memudar, kian jauh dari konteks kehidupan riil, dan akhirnya terbengkalai

“ Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada mekanisme agar tiap rencana perubahan kota, apalagi menyangkut warisan budaya yang menjadi hak publik untuk tahu, dan berpartisipasi,” katanya.

Karena itu, dalam hubungan ini, pemerintah harus menjadi contoh pengelolaan gedung-gedung tua yang menjadi asset mereka, sehingga dapat mendorong masyarakat dan kalangan nonpemerintah untuk menumbuhkembangkan kesadaran pengelolaan dan pelestarian warisan budaya heritage.

Pemerintah kota mesti tanggap dan merespon cepat saran ini. Karena umumnya kita lebih jago dikonsep namun kedodoran implementasinya dengan berbagai alasan. Kalau sudah begini, kita hanya menunggu waktu hilangnya sebuah jati diri Kota Medan.

Bangunan Tua di Medan, Nasibmu Kini

Ketika waktu menjadi begitu berarti pada setiap jamnya, proses penghancuran sebuah gedung bersejarah dan berusia ratusan tahun terasa begitu kritis. Apalagi ketika penghancuran tersebut berlangsung di tengah sebuah peradaban kota yang sebenarnya harus sudah sadar bahwa keberadaan sebuah gedung tua bersejarah itu juga telah ikut memperkuat karakter kota ini.

Saat ini, jam-jam yang terasa begitu berarti itu tengah berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Pasalnya, sebuah gedung bernama Mega Eltra, yang berusia sekitar 113 tahun dan menyimpan pesan-pesan sejarah masa lalu yang kaya, tengah sekarat dalam gelombang penghancuran. Tidak sampai satu minggu, sebagian besar komponen gedung itu rata dengan tanah.

Gedung yang berdiri sejak masa kolonial Belanda itu terletak di Jalan Brigjen Katamso, Medan, atau beberapa puluh meter saja dari Istana Maimoon peninggalan Kerajaan Deli dulu. Secara historis, nilai bangunan Mega Eltra tersebut sungguh tidak tergantikan. Hal itu dimungkinkan sebab bangunan ini merupakan sebuah bukti kejayaan Kota Medan pada masa lalu dalam bidang perdagangan internasional.

Menurut catatan Dirk A Buiskool dan Tjeerd Koudenburg dalam Tour Through Historical Medan and Its Surrounding, pada tahun 1912 perusahaan Lindetevis Stovkis yang bergerak di bidang perdagangan internasional membuka cabangnya di Medan. Sebelumnya, perusahaan milik Van Der Linde dan Teves dan berpusat di Keizersgarcht, Amsterdam, itu telah membuka beberapa perwakilannya di kota-kota besar Indonesia lainnya, yakni Batavia (DKI Jakarta), Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Tegal. Sementara di Sumatera, selain di Medan, mereka juga telah membuka perwakilannya di Pematang Siantar sebagai konsekuensi usaha mereka yang semakin maju.

Sementara secara estetis, bangunan Mega Eltra tergolong unik sebab dibangun dengan memadukan arsitektur Eropa dan Tropis yang sangat dipengaruhi oleh gaya Art Deco tahun 1930-an. Kaca-kaca patrinya sangat indah dan sudah menjadi langka. Tidak hanya itu seluruh ornamen interior dan eksterior gedung tersebut seperti kap lampu di bagian luar masih asli.

AWAL Mei lalu, gedung berlantai dua tersebut masih berdiri megah meski sudah digerogoti pembongkaran pada beberapa bagiannya, tetapi kini yang tersisa hanya bagian depannya. Ketika mulai dibongkar pada 15 Mei 2002, bagian atap tengahnya mulai habis. Sementara bagian dalam dan belakang gedung tersebut sudah lebih dulu dihancurkan dan rata dengan tanah.

“Kami sudah meminta untuk tetap mempertahankan bagian fasade atau bagian muka gedung itu, karena jika ada sedikit saja bagian lama yang tersisa, setidaknya masih ada bagian-bagian peninggalan tua yang masih bisa dilihat,” kata Hasti Tarekat, Direktur Eksekutif Badan Warisan Sumatra (BWS).

Sebagai sebuah gedung bersejarah dan berusia ratusan tahun, bangunan Mega Eltra tersebut mempunyai semua persyaratan untuk masuk ke dalam Daftar Bangunan Bersejarah yang dilindungi di Kota Medan. Atau secara yuridisnya, bangunan ini memang layak untuk tetap berdiri sebab memenuhi semua hal yang disyaratkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1988 mengenai Perlindungan Bangunan di Kota Medan serta Undang-Undang Cagar Budaya No 5/1992.

Dalam UU No 5/1992 secara eksplisit dikemukakan bahwa syarat sebuah Benda Cagar Budaya adalah baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian yang tersisanya telah berumur minimal 50 tahun. Tidak hanya itu, apabila gaya yang dimiliki oleh benda itu ternyata khas dan langka serta bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, maka benda itu juga dikategorikan sebagai Benda Cagar Budaya yang wajib dilindungi.

Akan tetapi, kata Hasti, akibat kelalaian pihak Pemerintah Kota Medan pada saat penyusunan Perda No 6/1988, bangunan Mega Eltra tersebut tidak masuk ke dalamnya. Padahal, sudah jelas, semua syarat yang tertera dalam aturan-aturan hukum tersebut dapat dipenuhi oleh bangunan tersebut.

SEBAGAI sebuah bangunan tua yang memiliki nilai historis dan estetis yang tinggi dan tengah menghadapi penghancuran total, bangunan Mega Eltra dianggap mewakili puluhan bangunan tua lainnya di kawasan Medan yang juga tidak dilindungi karena belum masuk ke Perda No 6/1988 itu.

Menurut catatan BWS, hingga kini masih terdapat 40 bangunan tua individu serta 15 bangunan tua berkelompok yang belum terlindungi karena belum masuk ke dalam Daftar Bangunan Bersejarah yang dilindungi di Kota Medan. Selain itu, bangunan-bangunan tua yang berdiri di tiga kawasan lainnya yang juga belum terlindungi, yakni bangunan-bangunan di Kawasan Polonia, Kota Lama Labuhan Deli, serta Kawasan Perumahan dan Pergudangan di Pulo Brayan.

Apabila penghancuran Mega Eltra itu tetap berlangsung, dikhawatirkan akan mengancam keberadaan gedung-gedung tua bersejarah lainnya yang masih berdiri. Akan timbul sikap permisif dari masyarakat untuk tetap membiarkan penghancuran-penghancuran bangunan tua lainnya itu.

“Jangankan bangunan yang belum didaftarkan dalam Perda No 6 itu, yang sudah terdaftar saja masih ada yang dihancurkan. Sebut saja Gedung South East Bank di Jalan Pemuda, Kantor Bupati Deli Serdang di Jalan Katamso, atau Kantor PU Medan di Jalan Listrik. Ketiganya sudah termasuk dalam Daftar Bangunan Bersejarah yang harus dilindungi, tapi kenyataannya tetap saja dibongkar,” ujar Hasti.

Oleh karena itu, aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dimotori oleh BWS berusaha membendung gelombang penghancuran terhadap gedung-gedung tua tersebut dengan melakukan aksi damai di Kantor DPRD Kota Medan. Aksi itu merupakan langkah lanjut dari upaya diplomasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan mengirim surat kepada Wali Kota Medan dan pemilik gedung itu sendiri. Akan tetapi, upaya diplomasi saja tidak cukup sebab ternyata tidak mendapatkan perhatian yang semestinya.

“Kami mendukung usaha pemanfaatan bangunan lama untuk fungsi baru, tapi tanpa menghancurkan atau mengubah bangunan itu. Apalagi bangunan itu memiliki nilai historis dan estetis yang tinggi,” ujar Hasti.

Hasti menegaskan, intensitas penghancuran gedung-gedung bersejarah tersebut dalam beberapa waktu terakhir ini makin tinggi. Setiap tahun, selalu saja ada bangunan tua yang dihancurkan sehingga pembongkaran bangunan Mega Eltra itu sendiri bukan yang pertama.

“Jika penghancuran itu kita biarkan, maka akan menjadi suatu kecenderungan yang buruk di masa depan. Akan ada sikap yang membenarkan terhadap penghancuran bangunan-bangunan bersejarah tersebut,” ujar Hasti.

Upaya yang dilakukan pihaknya adalah memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Kota Medan mengenai visi mereka terhadap bangunan-bangunan tua tersebut. Selanjutnya adalah menyelamatkan bagian-bagian yang masih bisa diselamatkan dari bangunan Mega Eltra.

“Kita bisa membuatnya sebagai monumen bagi Kota Medan tentang warisan sejarah maupun untuk kepentingan pendidikan. Langkah ketiga adalah meningkatkan edukasi masyarakat agar warga Kota Medan mempunyai kesadaran serta mengerti arti penting pelestarian warisan sejarah tersebut,” kata Hasti

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumut Taviv Kurniadi Mustafa. Dia mengatakan, pada dasarnya setiap bangunan itu merupakan warisan dari para arsitek dulu. Selain itu, keberadaan bangunan tua juga memberikan sumbangan yang besar terhadap kebudayaan kota tempat bangunan tersebut berdiri. Atas dasar tersebut, maka setiap arsitek yang profesional harus selalu memperhatikan kondisi bangunan yang akan mereka rancang.

“Seperti Mega Eltra, misalnya, ia termasuk bangunan tua yang megah dan mewakili keberadaan kota lama Medan, terutama sebagai pusat perdagangan. Arsitek seharusnya mampu memberikan masukan kepada pemilik bangunan bahwa keberadaan bangunan tua tersebut merupakan sebuah aset bukan sesuatu yang mengganggu sehingga harus dimusnahkan,” ujar Taviv.

Taviv mengatakan, meskipun tidak bisa dipertahankan hingga 100 persen, setidaknya harus disisakan beberapa bagian aslinya yang mewakili gaya arsitektur bangunan itu untuk dipertahankan. Jika memang akan dibangun bangunan yang baru, biarkan bagian yang lama itu diintegrasikan dengan bangunan baru tersebut. “Itu bukan semata-mata untuk mempertahankan nilai sejarahnya saja, akan tetapi akan mampu membentuk nilai estetika yang baru. Dengan demikian, kepentingan sejarah dan estetika tidak akan mengganggu kepentingan pemilik bangunan yang ingin membuat bangunan tersebut menghasilkan secara ekonomi. Dengan demikian, masyarakat umum pun tidak perlu merasa kehilangan dengan bangunan bersejarah mereka,” ujar Taviv. (m02)

Sumber: Kompas, Rabu, 10 Juli 2002

600 Bangunan Tua di Medan belum Dilindungi

Penulis : Yennizar Lubis

MEDAN–MI: Sejumlah bangunan bersejarah di Medan, Sumatra Utara, berubah fungsi karena dipindahtangankan kepada pihak swasta. Kondisi itu kemungkinan makin makin parah karena masih ada 600 bangunan bersejarah lainnya yang belum dilindungi.

Salah satu gedung bersejarah yang bakal beralih fungsi antara lain Kantor Komite Nasional Indonesia di Jalan Palang Merah, Medan. Bangunan itu oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) sudah dijual kepada developer untuk proyek kondominium.
Selain itu, Benteng Putri Hijau di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, juga akan dibongkar untuk dijadikan perumahan. Dikabarkan di kawasan itu sudah ada buldoser.
Ketua Pusat Studi Sejarah Universitas Negeri Medan Ikhwan Azhari membenarkan semakin banyak bangunan bersejarah yang sudah dihancurkan. “itu terjadi di depan mata kita dan belum ada tindakan nyata,” katanya dalam diskusi mengenai bangunan bersejarah di Badan Warisan Sumatra (BWS) Sumut.

Bangunan tua bersejarah itu, ujarnya, bahkan dialihfungsikan sehingga sering berubah bentuk dan tindak mempertahankan bentuk asli bangunan. Sedangkan pejabat pemerintah setempat tidak memiliki perspektif sejarah sehingga mudah menjualnya ke swasta. “Tempat bersejarah tidak bisa dipercayakan kepada swasta,” katanya.

Oleh karena itu, kata Ikhwan, perlu dilakukan lima langkah penyelamatan, antara lain melalui seminar, negoisasi dengan pemerintah kota dan DPRD, konsentrasi melakukan tindakan reaktif seperti demonstrasi, menggunakan jalur pendidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat.
BWS mencatat ada sekitar 600 bangunan tua bersejarah di Kota Medan yang belum didaftarkan ke Pemerintah Kota Medan. Sedangkan yang baru dilindungi melalui Peraturan Daerah No 6 tahun 1988 baru 42 bangunan.

SEJARAH KESULTANAN ASAHAN DARI ABAD XVI

Asahan adalah sebuah daerah (kabupaten) dalam wilayah (Provinsi) Sumatera Utara. Pusat pentadbiran Kabupaten Asahan adalah Tanjung Balai yang berjarak ± 130 KM dari Medan, Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara.

Sampai tahun 1946, Asahan merupakan salah satu Kesultanan Melayu yang struktur kerajaannya tidak jauh berbeda dari struktur negeri-negeri Melayu di Semenanjung Malaka pada masa itu. Namun pada tahun 1946, sistem kerajaan di Asahan telah digulingkan oleh sebuah pergerakan anti kaum bangsawan dalam sebuah revolusi berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Sosial. Kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur seperti Deli, Langkat, Serdang, Kualuh, Bilah, Panai dan Kota Pinang juga mengalami nasip serupa.

Sejarah Awal

Mengikut tradisi setempat, Kesultanan Asahan bermula kira-kira pada abad XVI, yaitu ada saat Sultan Abdul Jalil ditabalkan sebagai Sultan Asahan yang pertama dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Ayahnya ialah Sultan Alaiddin Mahkota Alam Johan Berdaulat (Sultan Alaiddin Riayat Syah “Al Qahhar”), Sultan Aceh ke XIII yang memerintah sejak tahun 1537 – 1568, sementara ibunya adalah Siti Ungu Selendang Bulan, anak dari Raja Pinang Awan yang bergelar “Marhum Mangkat di Jambu”. (Pinang Awan terletak di Kabupaten Labuhan Batu). Sebelumnya, Aceh telah menaklukkan negeri-neeri kecil di pesisir Sumatera Utara dan di dalam salah satu pertempuran inilah Raja Pinang Awan terbunuh dan anaknya Siti Ungu dibawa ke Aceh dan menikah dengan Sultan Alaiddin.

Sultan-sultan Asahan berikutnya adalah Sultan Saidisyah, Sultan Muhammad Rumsyah, Sultan Abdul Jalil Syah II (mangkat 1765), Sultan Dewa Syah (1756 – 1805) dan Sultan Musa Syah (1805 – 1808) masing-masing memindahkan pusat pemerintahan negeri Asahan dari satu tempat ke tempat lain.

Setelah kemangkatan Sultan Asahan VII, Sultan Muhammad Ali Syah (1808 – 1813), terjadi perebutan kuasa di antara anaknya, Raja Hussein dengan pihak anak saudaranya, Raja Muhammad Ishak. Sebagai penyelesaian , Raja Muhammad Ishak diangkat menjadi Yang Dipertuan Negeri Kualuh yang sebelum ini adalah sebagian dari wilayah Asahan. Raja Hussein sendiri diangkat menjadi Sultan Asahan dengan gelar Sultan Muhammad Hussein Syah.

Perluasan Kekuasan Belanda

Di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Hussein Syah (1813 – 1854) dan anaknya, Sultan Ahmad Syah, Asahan merupakan kerajaan yang disegani di daerah antara Serdang dan Siak dan mempunyai pengaruh besar di Batu Bara, Bilah dan Panai. Di masa inilah terjadi pertembungan antara Belanda, Inggris dan Aceh di Asahan karena Belanda dan Inggris masing-masing bersaing untuk meluaskan kekuasaan penjajahan dan perdagangan mereka di pesisir timur Sumtera sementara Aceh pun berkeras mempertahankan kedaulatannya di Asahan.

Tuntutan Belanda terhadap negeri-negeri di Pesisir Timur termasuk Asahan adalah berdasarkan Perjanjian Siak yang ditandatangani oleh Belanda dengan Kesultanan Siak pada 1 Februari 1858. Berdasarkan perjanjian itu, Siak diserahkan kepada Belanda termasuk daerah taklukannya seperti Asahan, Batu Bara, Serdang, Deli, Langkat dan Tamiang. Berdasar sejarah, hak Siak atas kerajaan-kerajaan ini adalah berdasarkan penyerangannya pada tahun 1791. Tetapi kenyataannya adalah kekuasaan Siak hanya sebatas nama saja dan tidak diakui oleh banyak pihak. Di masa yang sama, negeri-negeri ini mempunyai hubungan perdagangan yang erat dengan Pelabuhan Inggris di Pulau Pinang di mana nilai ekspor lada, rotan dan barang lain dari Sumatera bernilai 150.000 Poundsterling pertahun.

Pada saat Elisa Netscher dilantik sebagai Residen Belanda di Riau pada tahun 1861, Beliau menghantar seorang pembesar Minangkabau, Raja Burhanuddin, ke negeri-negeri ini untuk menilai keadaan. Beliau melaporkan kepada Netscher bahwa tidak ada kerajaan yang mau mengakui kedaulatan Siak. Deli, Serdang dan Langkat masih di bawah pengaruh Aceh tetapi bersedia menerima perlindungan Belanda. Hanya Asahan dan negeri di bawah pengaruhnya: Batu Bara, Panai dan Bilah, yang tidak mau berhubungan dengan Siak dan Belanda.

Pada Agustus 1862, Netscher dan Pembantu Residen Belanda di Siak, Arnold, diiringi oleh pembesar-pembesar Siak mengunjungi negeri-negeri yang terlibat. Walaupun mengalami beberapa kesulitan, Netscher berhasil menundukkan Panai, Bilah, Kota Pinang, Serdang, Deli dan Langkat di bawah kekuasaan Belanda. Hanya Asahan saja yang tidak bersedia tunduk, bahkan di pantai Asahan dikibarkan bendera Inggris.

Tindakan Belanda ini mendapat tantangan yang keras dari pedagang-pedagang Inggris di Pulau Pinang karena ia menggugat hubungan perdagangan di antara Pulau Pinang dengan negeri-negeri tersebut. Sebelumnya Sultan Asahan dan Raja Muda Asahan telah memberitahu Gubernur negeri-negeri Selat, yaitu Kolonel Cavenagh, perihal niat Belanda. Major Man, Resident Councillor di Pulau Pinang, kemudian dikirim ke Deli, Serdang dan Langkat untuk mengawasi keadaan

Sultan Ibrahim, Aceh, turut menentang tindakan Belanda ini. Dari kacamata Aceh, seluruh pesisir timur Sumatera sampai ke Panai dan Bilah adalah daerah takluknya. Justru itu, angkatan perang Aceh dikirim ke Tamiang, Langkat, Deli, Serdang, Batu Bara dan Asahan. Di Asahan dan Serdang angkatan perang Aceh disambut dengan baik. Sebagai balasan, pada tahun 1865, Belanda mengiri angkatan perangnya untuk menyerang Asahan, Serdang, Tamiang dan Batu Bara. Saat pasukan Belanda tiba di Asahan, Sultan Ahmadsyah dan adik-adiknya, Tengku Muhammad Adil dan Tengku Pengeran Besar Muda, mundur ke daerah pedalaman.

Netscher kemudian mengangkat Tengku Naamal Allah, Yang Dipertuan Negeri Kualuh, menjadi pemangku Sultan Asahan dan melantik seorang Contoleur Belanda sebagai penasehat. Sultan Ahmadsyah kemudian menyerah namun kaum Batak di pedalaman meneruskan perjuangan menentang Belanda. Pada tahun itu juga, Sultan Ahmadsyah diasingkan Belanda ke Riau bersama adiknya, Tengku Muhammad Adil. Tengku Pengeran Besar Muda di asingkan ke Ambon. Pada tahun 1868, Tengku Naamal Allah dilantik menjadi Pemangku Sultan karena kaum Batak tidak mau menokong pemerintahannya dan menuntut kepulangan Sultan Ahmad Syah.

Pak Netak, Raja Bandar Pulau di Hulu Asahan, mati semasa menentang Belanda pada tahun  1870. Perjuangan secara gerilya diteruskan, terutama pada tahun 1879 dan 1883. Dari tahun 1868 sampai dengan 1886 Asahan diletakkan Netscher di bawah pentadbiran empat orang pembesar Melayu. Akhirnya, pada tahun 1885, Belanda mengizinkan Sultan Ahmadsyah pulang ke Asahan dengan syarat Beliau tidak boleh campur tangan mengenai politik. Beliau menandatangani perjanjian politik dengan Belanda (Akte Van Verband) pada 25 Maret 1886 di Bengkalis dan kembali memerintah Asahan pada 25 Maret 1886 sampai kemangkatannya pada 27 Juni 1888.

Di pihak Inggris, tantangan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di Pesisir Timur semakin lama semakin berkurang karena munculnya kekuatan-kekuatan besar yang baru seperti Perancis, Amerika Serikat, Jerman an Itali yang masing-masing tertarik pula dengan Asia Tenggara. Inggris memandang lebih baik bekerjasama dengan Belanda. Lagipula Belanda tengah melonggarkan dasar perdagangannya di Sumatera dan ini mendatangkan keuntungan kepada pedagang-pedagang Inggris di Pulau Pinang dan Singapura. Pada 2 Nopember 1871, Inggris menandatangani Perjanjian Sumatera dengan Belanda di mana antara lain Inggris membatalkan semua perlawanan terhadap Belanda di mana-mana daerah di Sumatera dan rakyat Inggris mempunyai hak berdagang yang sama dengan rakyat Belanda di Sumatera.

Dari Pemerintahan Sultan Muhammad Hussein Rahmat Syah II Hingga Pendudukan Jepang 1942 – 1945

Pada 6 Oktober 1888, Tengku Ngah Tanjung ditabalkan menjadi Sultan Asahan X dengan gelar Sultan Muhammad Hussein Rahmat Syah II. Pelantikan ini dibuat berdasarkan wasiat saudara ayahnya, Sultan Ahmad Syah yang mangkat tanpa meninggalkan keturunan. Residen Belanda, G. Scherer juga memberi persetujuan terhadap pelantikan ini. Di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Hussein II, langkah-langkah diambil untuk memajukan Asahan seperti menggalakkan Syarikat Eropa membuka perusahaan di Asahan untuk memberi peluang pekerjaan bagi penduduknya. Pada tahun 1908, Beliau bersama dengan adik-adiknya, Tengku Alang Yahya dan Tengku Musa, berkunjung ke Belanda untuk menerima gelar “Ridder der Orde van den Nederlanschen Leeuw” dari Ratu Wilhelmina.

Pada masa pemerintahannya, Sultan Muhammad Hussein II melantik Tengku Alang Yahya sebagai Bendahara dan mengangkat anak sulungnya, Tengku Amir, sebagai Tengku Besar Asahan atau calon Sultan. Tetapi Tengku Amir mangkat tahun 1913 dan diangkatlah Tengku Saibun sebagai gantinya pada 7 Juli 1915.

Sultan Muhammad Hussein II mangkat pada usia 53 tahun, oleh karena Tengku Saibun masih kanak-kanak, Tengku Alang Yahya (Bendahara) dilantik menjadi pemangku sultan dengan gelar Tengku Regent Negeri Asahan. Semasa ia menjadi Tengku Regent ini, Beliau menerima dua anugerah, yaitu “Officier der Orde van Oranje Nassau” dan “Ridder der Orde van den Nederlanschen Leeuw”.

Pada 15 Juni 1933, Tengku Saibun ditabalkan menjadi Sultan Asahan XI dengan gelar Sultan Saibun Abdul Jalil Rahmat Syah di Istana Kota Raja Indra Sakti, Tanjung Balai. Isteri Beliau, Tengku Nurul Asikin binti Tengku Al Haji Rahmad Bedagai, ditabalkan sebagai Tengku Suri (Tengku Permaisuri) Negeri Asahan, pada 17 Juni 1933.

Pendudukan Jepang di Indonesia sejak Maret 1942 hingga 1945 mengakibatkan keadaan yang semakin carut-marut. Tiga hari setelah jatuhnya bom di Hiroshima, Soekarno meproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Di saat yang sama pula, diumumkanlah pemerintah Republik Indonesia dengan Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakilnya. Dengan demikian, dimulailah revolusi republik di seluruh wilayah Indonesia.

Pemimpin-pemimpin pergerakan di Indonesia, mendaulat Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin tertinggi mereka, tetapi pada umumnya perkembangan revolusi di kebanyakan daerah di Sumatera Utara terlepas dari pergerakan di Jawa. Revolusi di Sumatera bermula pada Oktober 1945 pada saat tentara sekutu tiba di Sumatera untuk melucuti tentara Jepang.

Aktivis-aktivis pergerakan pada mulanya berperang dengan tentara Jepang yang sedang mundur untuk merebut senjata dan dengan tentara Inggris yang menduduki sebagian Kota Medan, Padang dan Palembang dan akhirnya dengan Belanda yang mengambil alih dari Tentara Inggris pada akhir tahun 1945

Revolusi Sosial 1946 dan berakhirnya Kesultanan Asahan

Di dalam kemelut ini, keganasan dialihkan pula kepada golongan tradisional (Tengku dan Raja) yang selama ini dianggap oleh golongan petani sebagai pro Belanda dan pro kolonial. Kebencian rakyat semakin meluap karena kebanyakan raja-raja itu tidak memberikan sokongan kepada pergerakan pro Republik (kecuali Sultan Siak), ditambah lagi tersebar pula kabar bahwa raja-raja itu telah menghubungi Belanda dengan harapan dapat memulihkan kembali kedudukan mereka.

Pergerakan anti kaum bangsawan kian merebak dan pemimpin republik tidak berkuasa menahannya. Dalam pada itu, beberapa pemimpin politik yang opportunis, dua diantaranya adalah Karim Marah Sutan dan Luat Siregar dari Partai Komunis Indonesia, menggunakan pergerakan anti kaum bangsawan ini sebagai landasan untuk memperkuat landasan kekuatan politik mereka. Untuk mencapai tujuan ini, mereka membangkitkan sentimen rakyat sampai akhirnya tercetuslah Revolusi Sosial di mana Raja-raja dan keluarganya dibunuh beramai-ramai dengan kejam dan hartanya dirampas. Selain dari para bangsawan, para perusuh juga membunuh kalangan profesional yang berpendidikan barat, terutama mereka yang hidup mengkuti gaya hidup barat. Oleh karena itu, beberapa orang pro nasionalis dan keluarganya juga turut dibunuh.

Keluarga Kesultanan Deli dan Serdang terselamatkan berkat penjagaan tentara Sekutu yang sedang bertugas di Medan untuk menerima penyerahan dari Jepang. Sementara di Serdang, beberapa orang keluarga raja sedari awal telah mendukung rakyat menentang Belanda. Namun di Langkat, Istana Sultan dan rumah-rumah kerabat diserang dan rajanya dibunuh bersama keluarganya termasuklah penyair besar Indonesia, Tengku Amir Hamzah yang dipancung di Kuala Begumit.

Keganasan yang paling dahsyat terjadi pada bulan Maret 1946 di Asahan dan di kerajaan-kerajaan Melayu di Labuhan Batu seperti Kualuh, Panai dan Kota Pinang. Di Labuhan Batu, daerah yang paling jauh dengan Kota Medan sehingga tidak dapat dilindungi oleh pasukan sekutu. Istana raja dikepung dan raja-rajanya pun dibunuh seperti Yang Dipertuan Tengku Al Haji Muhammad Syah (Kualuh), Sultan Bidar Alam Syah IV (Bilah), Sultan Mahmud Aman Gagar Alam Syah (Panai) da Tengku Mustafa gelar Yang Dipertuan Besar Makmur Perkasa Alam Syah (Kota Pinang).

Di Asahan, sebagian besar keluarga Raja dibunuh, namun Sultan Saibun selamat dan menyerahkan diri kepada Pemerintah Republik Indonesia di Pematang Siantar. Beliau mangkat di Medan pada 6 April 1980.

RINGKASAN SEJARAH KESULTANAN ASAHAN

Asahan adalah sebuah daerah (kabupaten) dalam wilayah (Provinsi) Sumatera Utara. Pusat pentadbiran Kabupaten Asahan adalah Tanjung Balai yang berjarak ± 130 KM dari Medan, Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara.

Sampai tahun 1946, Asahan merupakan salah satu Kesultanan Melayu yang struktur kerajaannya tidak jauh berbeda dari struktur negeri-negeri Melayu di Semenanjung Malaka pada masa itu. Namun pada tahun 1946, sistem kerajaan di Asahan telah digulingkan oleh sebuah pergerakan anti kaum bangsawan dalam sebuah revolusi berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Sosial. Kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur seperti Deli, Langkat, Serdang, Kualuh, Bilah, Panai dan Kota Pinang juga mengalami nasib serupa.

Sejarah Awal

Mengikut tradisi setempat, Kesultanan Asahan bermula kira-kira pada abad XVI, yaitu ada saat Sultan Abdul Jalil ditabalkan sebagai Sultan Asahan yang pertama dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Ayahnya ialah Sultan Aladdin Mahkota Alam Johan Berdaulat (Sultan Alaiddin Riayat Syah “Al Qahhar”), Sultan Aceh ke XIII yang memerintah sejak tahun 1537 – 1568, sementara ibunya adalah Siti Ungu Selendang Bulan, anak dari Raja Pinang Awan yang bergelar “Marhum Mangkat di Jambu”. (Pinang Awan terletak di Kabupaten Labuhan Batu). Sebelumnya, Aceh telah menaklukkan negeri-negeri kecil di pesisir Sumatera Utara dan di dalam salah satu pertempuran inilah Raja Pinang Awan terbunuh dan anaknya Siti Ungu dibawa ke Aceh dan menikah dengan Sultan Alaiddin.

Sampai dengan saat ini Kerajaan Asahan telah memiliki 12 orang Sultan yang dihitung menurut Silsilah dan keturunan Raja – raja Asahan, antara lain :

1. Sultan Abdul Jalil

2. Sultan Saidisyah

3. Sultan Muhammad Rumsyah

4. Sultan Abdul Jalil Syah II (mangkat 1765)

5. Sultan Dewa Syah (1756 – 1805)

6. Sultan Musa Syah (1805 – 1808) 7. Sultan Muhammad Ali Syah (1808 – 1813)

8. Sultan Muhammad Hussein Syah.

9. Sultan Ahmad Syah

10. Sultan Muhammad Husein Syah II

11. Sultan Saibun Abdul Jalil Rahmatsyah

12. Sultan Kamal Abraham Abdul Jalil Rahmatsyah

Previous Older Entries Next Newer Entries