PERUBAHAN KURIKULUM MENGENAI BEBERAPA MASALAH KONTROVERSIAL

PERUBAHAN KURIKULUM MENGENAI
BEBERAPA MASALAH KONTROVERSIAL

Asvi Warman Adam

Kurikulum 1994 dalam bidang sejarah banyak dikritik karena “cakupan materi tertentu terlalu luas” dan “ beberapa materi/pokomk bahasan kurang bermakna”.

Oleh sebab itu diadakan penyerpurnaan/penyesuaiaan kurikulum 1994 pada tahun 1999. pada era awal reformasi ini sudah bermunculan buku-buku sejarah yang menggugat sejarah resmi yang dikeluarkan rezim Orde Baru, namun perubahan itu belum Sepenuhnya Masuk kedalam Kurikulum.
Pada kelasd III SMA cawu I, Butir “Menelaah terjadinya penghianantan Gerakan 30 September/PKI dan penumpasannya” diperbaiki menjadi”membahasa G30S/PKI dan Orde baru”.
Pada kelas III SMP cawu 3, Butir-butir :
 “Membahas penumpasan pembrontakan G30 S/PKI”.
 “Menyusun daftar nam kesatuan-kesatuan aksi yang bergerak dalam rangka menumbangkan Orde lama”,
 “Membicarakan lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 dan tindak lanjutnya dalam rangka penataan kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”
disatukan menjadi satu butir yang berbunyi ‘ membahas lahirnya Orde baru”(*). Dibelakang butir tersebut dicantumkan tanda asterisk “ditunda pengajarannya sampai ada rujukan dari DEPDIKBUD”.

Pada kelas VI SD cawu I, butir
“Menceritakan peranan beberpa tokoh seperti Ir Soekarno, Moh Hatta, Sultan Hamengkubuwono IX, panglima besar Soedirman dan Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan” diperbaiki menjadi
“menceritakan peranan beberapa tokoh seperti Ir Soekarno, Moh hatta, sultan Hamengkubowono IX, Panglima soedirman dalam mempertahankan kemerdekaan”.
Setelah mengalami uji coba sejak tahun 2000, maka kurikulum berbasis kompetensi diganti namanya menjadi kurikulum 2004.
Dalam Kurikulum 2004, pada kelas XII, IPA, pada materi Pokok “Peristiwa Gerakan 30 september 1965” dicantumkan sebagai indicator “membandingkan berbagai pendapat tentang peristiwa gerakan 30 September”. “Mendeskripsikan proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September.
Pada kelas XII, IPS dan Bahasa, indicator adalah “Merkontruksikan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September”, “membandingkan beberapa pendapat tentang peristiwa tentang Gerakan 30 September”, “Mendeskripsikan dampak sosial Politik dan peristiwa Gerakan 30 September di dalam masyarakat”, “mendeskripsikan proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September”.
Pada kelas XII SMP, sebelum “Mendeskripsikan peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965” siswa diberikan butir “Menjelaskan dampak Persoalan Hubungan Pusat, daerah, persaingan ideologis, dan pergolakan sosial Politik lainnya terhadap kehidupan politik nasional dan daerah sampai awal tahun 1960-an. Rumusan diatas sebetulnya sangat komprehensif dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi pada tahun 1950-an termasuk berebagai pembrontakan yang terjadi diderah-daerah. Dalam buku standar yang disusun olehNugroho Notosusanto yang digambarkan adalah berbagai pembrontakan yang terjadi di seluruh Indonesia dan keberhasilan tentara membrantasnya (lengkap dengan nama-nama operasi dan perwira yang menjadi komando operasi militer tersebut). Ketika terjadi perubahan itu terdapat penulis buku teks di Jawa Timur yang tidak mencamtumkan misalnya peristiwa Madium 1 948. Ini memicu Jusuf Hasyim dkk untuk datang ke DPR tahun 2005 melaporkan telah terjadi pemalsuaan sejarah dalam buku pelajaran sejarah.
Menteri pendidikan nasional Menugasi BSNP (Badan Standar nasional Pendidikan ) untuk menyelesaikan masalah ini. BSNP membentuk Ltim lima terdiri dari Djoko Suryo (UGM), Hamid Hasan (UPI), susanto Zuhdi (UI), Wasino (Unes Semarang)dan W Soetomo,, yang tidak jelas apakah tim ini hanya menyelesaikan persoalan sejarah yang Kontroversial itu saja atau bergerak lebih jauh mengubah Kurikulum 2004 menjadi kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ?. Pada Uji Publik perbaikan Kurikulum 2004 di gedung DEPDIKNAS yang dihadiri tim Lima itu dan guru-guru dari berbagai daerah di Indonesia, pada tanggal 1 November 2005, saya telahmenjelaskan tentang penyebutan Istilah yang dapat untuk gerakan yang terjadi di tahun 1965.
Dalam draft itu dibagikan pada uji Publik itu misalnya rumusan kurikulum 1994 muncul kembali pada tingkat SD yaitu “menceritakan peranan beberapa Tokoh seperti Ir Soekarno, Moh Hatta, Sultan Hamengkubowono IX, panglima Besar Soedirman, Sjafruddin perwiranegara dan Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan”. Memang ada yang ditambah seperti Sjafruddin perwiranegara dan saya yang mendukung hal Itu . namun saya menganggap bahwa masuknya nama Soeharto masih kontrversial. Bukankah nama itu sudah dihapus dalam perbaikan kurikulum tahun 1999.
Yang merik adalah tanggapan dan reaksi dari pihak Departemen Pendidikan Nasional. Tidak kepalang tanggung bukan hanya soeharto yang ditarik, tetapi semua nama tokoh itu dihilangkan sehingga butir itu berbunyi dalam KTSP “menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan”.
Tidak diketahui apakah ini merupakan hasil yang bulat dari tim lima, namun surat kepada menteri Pendidikan Nasional, dengan Nomor BSNP 088/BSNP/I/2006 tertanggal 23 Januari 2006, ketua BSNP (waktu itu) Bambang Madium 1948 dan mencamtumkan kata PKI setelah Peristiwa Gerakan 30 (G30S) sehingga menjadi G30s/PKI”. Namun alasan yang dijadikan pertimbangan adalah karena TAP MPRS no XXV/1966 tentang Pelarangan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme masih berlaku. Ini jelas pertimbangan politis bukan akademis.

Diposting oleh:
Erond L. Damanik, M.Si
Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial
Lembaga Penelitian-Universitas Negeri Medan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: