KONSEPSI KEPAHLAWANAN NASIONAL DAN PEMITOSANNYA : KOREKSI DALAM PENGAJARAN SEJARAH

KONSEPSI KEPAHLAWANAN NASIONAL DAN PEMITOSANNYA :
KOREKSI DALAM PENGAJARAN SEJARAH

Dr. phil. Ichwan Azhari, MS.


Ancaman Inflasi Pahlawan
Bagaimanakah dari sudut studi sejarah menilai penempatan Kartini, Tien Soeharto dan Amir Hamzah sebagai pahlawan nasional ? Nama mereka tercantum dalam deretan 140 pahlawan nasional Indonesia saat ini. Setelah saya membaca dengan kritis riwayat hidup dan surat-surat Kartini saya tahu dia bukan pahlawan sebagaimana yang dimaksud pemerintah. Bagi saya dia adalah orang yang kalah. Dia tidak pernah berjuang menentang penjajah, baik secara fisik seperti halnya Tjoet Nya Din maupun secara ideologis.
Sekolah khusus kaum perempuan yang dibangunnya pun tidak penting dari sudut sejarah karena sekolah sejenis sudah lebih dulu ada dan berfungsi lebih baik di Sumatera Barat. Pemikiran-pemikiran kritisnya dalam surat-suratnya yang luar biasa itu pun tidak ada pengaruhnya pada masyarakat sekitarnya apalagi bagi Indonesia, baik pada zaman dia hidup maupun setelah dia meninggal. Bagaimana mungkin pemikirannya mempengaruhi Indonesia sementara tidak ada orang yang membaca surat-suratnya di Indonesia sampai dia meninggal?
Tapi kenapa dia menjadi pahlawan nasional? Ah dalam sejarah kita tahu, pemerintah kolonial Belandalah yang mula-mula menjadikan Kartini sebagai pahlawan. Pemerintah Indonesia hanya melanjutkan pendahulunya sang kolonialis dan tanpa susah payah menempatkan gelar pahlawan nasional. Bukankah dalam rangka politik etis Belanda saat itu, sangat cocok mempahlawankan perempuan (apalagi yang tidak melakukan perlawanan terhadap sang kolonialis), yang pintar, berpendidikan, sebagai bukti Belanda tidak hanya menjajah tapi juga membuat orang Jawa bisa seperti Kartini yang mampu menulis surat-suratnya dalam bahasa Belanda? Kartini menjadi Kartini bukankah karena jasa Belanda?
Dan Amir Hamzah, penyair hebat yang lama tinggal di Jawa ini, kenapa dia masuk dalam deretan pahlawan nasional Indonesia asal Sumatera Utara? Dia terbunuh di tahun 1946 dalam posisinya sebagai Pangeran Langkat Hulu saat berlangsungnya revolusi sosial di Sumatera Timur. Dia bagian dari feodalisme kesultanan Langkat, kesultanan yang menurut disertasi Anthoni Reid, tidak jelas sikapnya terhadap republik yang baru berdiri dan bahkan menginginkan kembalinya kekuasaan Belanda ke Indonesia. Bukankah dengan posisi seperti itu gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada Amir Hamzah justru paradoks dengan defenisi pahlawan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah?
Tapi Amir Hamzah telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sebuah ketetapan politik. Bagi saya sendiri, menetapkan Kartini dan Amir Hamzah sebagai pahlawan nasional yang ada dalam wilayah domain politik merupakan ketetapan yang menyesatkan. Ketetapan itu justru merugikan dan memperburuk citra kebesaran dan peran yang sesungguhnya dari kedua tokoh ini di dalam sejarah. Bagi saya Kartini adalah seorang pemikir besar yang kesepian. Pemikirannya tercermin dalam surat-suratnya yang begitu energik dan mengagumkan, kontras dengan kekalahannya dalam hidup.
Sementara Amir Hamzah, orang yang ditetapkan kritikus sastra H.B.Jassin sebagai raja penyair pujangga baru itu adalah penyair besar yang menjembatani dan penyambung tradisi sastra Melayu klasik ke sastra Indonesia modern. Ketakmampuannya untuk menolak panggilan pulang dari Jawa ke Tanjung Pura, jabatan pangeran Langkat Hulu, revolusi sosial yang gila dan sadis itu, memang merupakan episode akhir hidup Amir Hamzah yang mencekam. Tapi bukan pada episode itu peran Amir Hamzah yang sesungguhnya di dalam sejarah.
Dari dua contoh ini kita melihat bisa terjadi betapa absurd dan sesatnyanya gelar pahlawan nasional itu sebenarnya. Dan lebih sesat lagi bila melihat dalam daftar itu ada banyak orang yang dijadikan pahlawan dadakan, hanya karena dia, kerabat dan temannya dekat dengan pusat kekuasaan yang memberikan gelar pahlawan nasional itu. Tapi begitupun kita perlu tahu apa sebenarnya pahlawan nasional yang dimaksud pemerintah?
Pahlawan Nasional adalah suatu gelar yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap seseorang yang dianggap berjasa. Pahlawan jadinya merupakan suatu domain politik dan memungkinkan mengsesampingkan aspek objektifitas terhadap peran tokoh tersebut dalam sejarah. Gelar pahlawan nasional diberikan masih berdasar pada suatu peraturan usang, yakni PP No.33 tahun 1964 yang sebenarnya sudah harus diganti. Dalam pasal 1 PP itu pahlawan di artikan sebagai A. Warga Negara Republik Indonesia yang gugur atau tewas atau meninggal dunia karena akibat tindak kepahlawanannya yang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa perjuangan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa. B. Warga Negara Indonesia yang masih diridhoi dalam keadaan hidup sesudah melakukan tindak kepahlawanannya yang cukup membuktikan jasa pengorbanan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa dan yang dalam riwayat hidup selanjutnya tidak ternoda oleh suatu tindak atau perbuatan yang menyebabkan menjadi cacad nilai perjuangan karenanya.
Dalam daftar 129 pahlawan nasional kita sampai saat ini, akibat kriteria di atas tidak mengherankan kalau kebanyakan yang disebut pahlawan adalah mereka yang melakukan perjuangan fisik, terutama dari kalangan militer. Wajar kalau kemudian sejarahwan LIPI , Asvi Warman Adam (Redefenisi Pahlawan, Kompas 8 November 2002) mengatakan perlunya meninjau kembali PP RI No.33 tahun 1964 yang diskrimintif, yang menguntungkan calon dari pihak militer dan merugikan calon dari pihak sipil.
Ong Hok Ham mengakui bahwa tokoh sejarah tidak penting dalam sejarah sosial ekonomi karena hanya kekuatan social ekonomi yang menentukan sejarah dan bukan tokoh sejarah. Dalam konteks sejarah kritis sebagaimana disebut Taufik Abdullah (2002) apa yang disebut pahlawan sebenarnya tidak ada dalam sejarah, karena pahlawan tidak muncul dalam peristiwa sejarah ataupun dalam tindakan seseorang dalm suatu peristiwa sejarah. Pahlawan merupakan soal penilaian ataupun pengakuan kemudian dari diri sendiri atau orang lain terhadap tindakan yang dilakukan seseorang, lalu penilaian ataupun pengakuan itu kemudian ada yang dikukuhkan oleh negara.
Memang gelar pahlawan nasional diberikan oleh pemerintah, sehingga aspek politis dari pemberian itu bisa lebih menonjol. Karena aspek politisnya menonjol maka pengusulan lewat jalur dn lobby politik juga efektif dan sering dilakukan orang. Jika pahlawan nasional diartikan sebagai gelar yang diberikan pemeintah Indonesia kepada seseorang yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara, maka dari perspektif tinjauan sejarah kritis, seharusnya ada hal yang diselesaikan lebih dulu sebelum menilai seorang tokoh apakah layak diusulkan menjadi pahlawan nasional.
Kalau pengetahuan kita tebatas tentang peran seseorang dalmsejarah dimana buku biografi tentang tokoh tersebut belum ditulis, maka sebelum seseorang dusulkan harus dilakukan suatu penelitian sejarah yang independent terhadap tokoh itu. Penelitian harus dilakukan berdasar kaidah-kaidah yang berlaku dalam penulisan biografi yang lazim dilakukan dalam studi sejarah. Berkaitan dengan gelar pahlawan nasional yang akan diberikan sesuai kriteria pemerintah maka penelitian harus bisa menjawab pertanyaan : apasajakah “tindak kepahlawanan” yang telah dilakukan tokoh tersebut dan apakah jasa “sangat luar biasa” yang telah diberikannya kepada bangsa dan negara?
Di Indonesia sejak tahun 80-an para sejarahwan sudah membahas aspek metode penulisan biografi pahlawan ini. Bahkan sebuah buku berjudul Pemikiran Biografi dan Kepahlawanan (kumpulan prasaran pada berbagai lokakarya) telah diterbitkan di Jakarta tahun 1983. Tapi dalam banyak kasus pengusulan pahlawan nasional dari berbagai daerah tidak menggunakan metode penelitian sejarah sebagai rujukan. Usulan lebih memperlihatkan ambisi sekelompok orang atau klompok masyarakat untuk mengusulkan seseorang menjadi pahlawan nasional sementara aspek-aspek pertanggungjawaban akademis sejarah terabaikan.
Di Jerman sebelum perang dunia ke II misalnya, cukup banyak gelar pahlawan nasional yang mirip dengan Indonesia diberikan. Kriteria ditetapkan oleh pemerintah, pengusul kemuian mencocok-cocokkan tokoh yang ingin diusulkan dengan kriteria itu. Mereka dari berbagai daerah yang dianggap berjasa mengalahkan penakluk dari kekaisaran lain, atau berhasil mmpertahankan benteng kota dari serbuan tentara asing, diusulkan menjadi pahlawan nasional. Lobby dan kepentingan politik juga digunakan untuk meloloskan pahlawan-pahlwan dari daerah itu, sehingga terjadi inflasi pahlawan karena jumlahnya terlalu banyak sementara tindak kepahlawanannya dalam lingkup nasional dan dari perspektif studi sejarah, kabur. Akhinya setelah perang dunia II pemberian gelar pahlawan nasional itu dihapus di Jerman dan saat ini dalam pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Jerman tidak diajarkan lagi ratusan tokoh-tokoh yang pernah diberikan gelar pahlawan nasional itu.
Kita dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan mengalami lonjakan jumlah pahlawan nasional, karena tiap daerah sekarang berlomba-lomba mengusulkan heronya masing-masing ke pentas national. Tahun 2006 ini saja ada 14 nama calon pahlawan nasional yang diusulkan. Dengan lobby, dana dan kepentingan politik, akan berjejer ratusan jumlah pahlawan nasional kita beberapa tahun mendatang. Kalau tidak segera dilakukan kebijakan baru tentang pahlawan nasional ini Indonesia akan mengalami inflasi pahlawan seperti yang pernah terjadi di Jerman

Masalah Pahlawan Nasional

Di Indonesia terjadi gelombang perlawanan terhadap kriteria pahlawan nasional yang masih didasarkan pada Peraturan Pesiden nomor 33 tahun 1964. Dalam kriteria itu yang disebut pahlawan nasional adalah a) warga negara RI yang gugur dalam perjuangan -yang bermutu- dalam membela bangsa dan negara, b) warga negara RI yang berjasa membela bangsa dan negara yang dalam riwayat hidupnya selanjutnya tidak ternoda oleh suatu perbuatan yang membuat cacat nilai perjuangannya. Penjabaran lebih lanjut dari kriteria pahlawan nasional ini adalah :
(1) Warga Negara Republik Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai/merebut/mempertahankan/mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Calon juga telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara dan telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. (2) Pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya (tidak sesaat) dan melebihi tugas yang diembannya. (3) Perjuangan yang dilakukannya mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. (4) Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi. (5) Memiliki akhlak dan moral keagamaan yang tinggi. (6) Tidak pernah menyerah pada lawan/musuh dalam perjuangan. (7) Dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya.
Menurut Asvi (2004) kriteria pertama mengacu kepada militer, sedangkan yang kedua kepada kalangan sipil. Militer lebih banyak berpeluang menjadi pahlawan seperti yang diberikan kriteria tersebut. Sedangkan sipil masih diganjal ketentuan “tidak ternoda” -yang tampaknya ditujukan kepada tokoh yang pernah terlibat dalam pergolakan seperti PRRI/Permesta. Kalangan sejarahwan sudah mendesak pemerintah untuk segera merubah kriteria ini.
Kemudian dari segi prosedur pengusulan sampai pemberian gelar pahlawan nasional peran pemerintah lebih dominan, baik mulai dari tingkat daerah sampai di tingkat pusat. Di tingkat propinsi yang mengurus pengusulan pahlawan nasional ini adalah Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) yang dipimpin oleh gubernur di setiap provinsi BPPD bertugas mengoordinasikan kegiatan yang menyangkut nilai-nilai kepahlawanan dan derajat kepahlawanan yaitu dalam hal: pelaksanaan koordinasi pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan dengan instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penggunaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan, pengusulan masyarakat yang memenuhi syarat-syarat dan kriteria yg ditetapkan, untuk dikukuhkan sebagai pahlawan nasional, dan pelaksanaan penelitian dan pengkajian syarat-syarat pengusulan sebagai pahlawan nasional dan penghargaan dari Pemerintah Provinsi. Dalam prosedur pengusulan pahlawan cenderung diambil jalan yang lebih singkat, keterlibatan DPRD tidak ada. Yang juga cukup memprihatinkan: pembiayaan untuk penelitian calon pahlawan dilakukan tanpa anggaran BPPD karena BPPD tidak memiliki anggaran untuk itu sehingga harus meminta bantuan Gubernur atau Walikota/Bupati. Tapi kebanyakan pembiayaan pengusulan pahlawan nasional ini dilakukan oleh keluarga yang mengusulkan. Hal ini telah menyebabkan keluarga yang mampu saja yang bisa berpeluang mengusulkan keluarganya menjadi pahlawan nasional.
Dalam pemberitaan di Analisa (8 Nopember 2006) dalam rangka pemberian gelar pahlawan nasional tahun 2006 ada keterangan pers dari Direktur Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Nasional Departemen Sosial, Totok Utomo Budi Santoso yang mengatakan dalam menganugerahi gelar Pahlawan Nasional pemerintah berusaha selalu obyektif. Lebih lanjut Totok mengatakan, kandidat pahlawan nasional diajukan sendiri oleh masyarakat yang kemudian akan diseminarkan yang hasilnya akan dibahas oleh badan penelitian pahlawan daerah yang diketuai oleh Gubernur dan diajukan ke Badan Penelitian Pahlawan Pusat dengan Menteri Sosial sebagai ketua umumnya.
Dalam penelitian untuk gelar pahlawan nasional tahun 2006 ini, Ketua Umum Badan Penelitian Pusat adalah Mensos Bahtiar Chamsyah, sedangkan ketua tim penelitian oleh Kepala Pusat Sejarah TNI dengan wakil ketua Direktur Kepahlwanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Nasional, Totok Utomo Budi Santoso. Sedangkan anggota tim peneliti terdiri dari 13 anggota sejarawan yang berasal diantaranya dari LIPI, Akademisi Universitas, Lembaga Arsip Nasional.
Menurut Ketua Panitia Hari Pahlawan tahun 2006, Setyawan Djodi kriteria yang digunakan dalam menentukan Pahlawan Nasional adalah Warga Negara Indonesia yang telah berjuang baik perjuangan politik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, telah melakukan pemikiran besar bagi bangsa ini, karya besar yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat. Selain itu, pengabdian yang dilaksanakan hampir selama hidupnya, pengabdiannya harus berdampak luas, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, memiliki akhlak dan moral yang tinggi, dan tidak menyerah pada lawan atau musuh dalamperang.
Jika kita cermati keterangan pers tentang pahlawan nasional di atas nampak bahwa dari segi kriteria tetap mengacu pada peraturan pemerintah tahun 1964. Sementara dari segi prosedur sudah mulai ada upaya untuk melibatkan sejarahwan. Tapi pengambil keputusan tetap pemerintah dan peran militer juga masih sangat kuat dalam menentukan keputusan pemberian gelar pahlawan nasional itu.
Saat ini sudah ada 140 orang yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional (daftar nama terlampir). Akan tetapi dalam sejarah nasional hanya beberapa saja yang diuraikan dan dengan distribusi jumlah halaman penguraian yang tidak proporsional. Dan dalam buku pelajarah sejarah di SMA di samping jumlah yang diuraikan sedikit juga terjadi distribusi yang tidak sama dari segi jumlah materi pengenalan pahlawan yang diuraikan.
Pertanyaan yang timbul dalam pengajaran sejarah adalah apakah pengenalan para pahlawan nasional dalam buku sejarah nasional dan buku pelajaran di sekolah tidak menimbulkan masalah dalam penguasaan ingatan kolektif bangsa? Dan jika penguasaan ingatan kolektif itu dipaksakan apakah tidak menimbulkan suatu perlawanan pada saat masyarakat menjadi lebih kritis dan bukti-bukti sejarah baru mulai diungkapkan sejarahwan? Yang terjadi saat ini dalam buku-buku pelajaran sejarah di sekolah adalah penyesatan arah tentang pahlawan yang diperkenalkan kepada siswa yang berada dalam keragaman wilayah Indonesia yang luas. Padahal setiap wilayah punya sejarahnya sendiri, punya pahlawannya sendiri dan punya kisah sejarah sendiri dalam mempertautkan wilayahnya dengan negara Indonesia.
Di samping mengacu kepada pahlawan-pahlawan nasional yang disebut dalam buku sejarah kepada siswa perlu di ajarkan pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara seperti Si Singamangarja XII, Amir Hamzah, Adam Malik, Ferdinan Lumban Tobing dan Kiras Bangun.

Asvi Warman Adam. Militer Monopoli Pahlawan? Harian Jawa Pos 9 Nov.2004.
Analisa Online Delapan Orang akan Dianugerahi Pahlawan Nasional
Rabu, 08 November 2006

Diposting oleh:
Erond L. Damanik, M.Si
Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan

1 Comment (+add yours?)

  1. carena lina
    Dec 02, 2011 @ 12:12:42

    jendral sudirman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: